Artikel KWN

KEWENANGAN REPUBLIK INDONESIA Kewenangan presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara Kewenangan Presiden Republik Indonesia Sebagai Kepala Pemerintah • Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara (pasal 10) • Memegang kekuasaan pemerintah (pasal 4 ayat 1) • Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 ayat 1) • Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR (pasal 5 ayat 1) • Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (pasal 11 ayat 2) • Menetapkan peraturan pemerintah (pasal 5 ayat 2) • Menyatakan keadaan bahaya (pasal 12) • Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (pasal 16) • Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13 ayat 1 dan 2) • Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (pasal 17 ayat 2) • Menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13 ayat 3) • Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (pasal 20 ayat 2 dan 4) • Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung (pasal 14 ayat 1) • Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa (pasal 22 ayat 1) • Memberi amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR ( pasal 14 ayat 2) • Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (pasal 23 ayat 2) • Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang undang (pasal 15) • Meresmikan anggota BPK yang dipilih DPR dengan Memperhatikan pertimbangan DPD (pasal 23F ayat 1) Tabel 4.1 Kewenangan Presiden Republik Indonesia Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BY TIARA QISDAYANTI